PRESIDEN Joko Widodo meluluskan tenggat waktu kepada jajarannya untuk membuat serta menyelesaikan aturan bani dari Undang Cipta Kerja bersifat Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) selama 1 bulan.

Serupa itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (7/10).

“Arahan dari Bapak Presiden, untuk seluruhnya ada sekitar 40 aturan turunan dengan terdiri dari 35 PP & 5 Perpres untuk diselesaikan dalam waktu 1 bulan walaupun perundang-undangan membolehkan 3 bulan. Itu target yang diberikan presiden, ” ujar Menteri Koordintor Perekonomian dalam konvensi Pers, Rabu (7/10).

Diketahui Rancangan Undang Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang oleh DPR pada Senin (5/10).

UU yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal itu mencakup 9 bidang yakni penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, ketenagakerjaan, pengenaan sanksi, kawasan ekonomi, kemudahan berusaha, pemasokan lahan, investasi dan proyek pemerintah dan administrasi pemerintahan.

Baca selalu:   Bahlil Sebut UNDANG-UNDANG Ciptaker Bisa Mencegah Potensi Korupsi

Di klaster investasi dan proyek negeri misalnya, pemerintah akan membentuk Lembaga Pengelola Investasi/Sovereign Wealth Fund (LPI/SWF). Dalam pasal 165 ayat dua UU Cipta Kerja disebutkan, pembentukkan LPI dimaksudkan untuk meningkatkan serta mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang, dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pihaknya sedang menyusun PP terkait pembentukkan LPI itu. Dia bilang, sumber modal introduksi dari LPI berasal dari aktiva negara, aset BUMN dan sumber lainnya. “Modal awalnya adalah terdiri dari kombinasi aset negara, aktiva BUMM dan sumber lainnya. Sedang dibahas adalah ekuitas dana tunai bisa mencacpai Rp30 triliun, BMN, saham negara pada BUMN dan piutang negara, ” imbuhnya.

“Saat itu kita sedang membuat PP, tersebut diminta untuk paling cepat siap. Dalam PP itu akan diatur mengenai LPI, penyertaan modal akan ditentukan dalam PP. kita berniat nilainya akan mencapai Rp75 triliun, ” tambah Sri Mulyani.

Nantinya, LPI akan memiliki dewan pengawas dengan terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan 3 profesional serta dewan direktur yang akan dikonsulltasikan kepada presiden dan DPR. LPI juga akan memiliki dewan penasihat profesional independen yang mewakili pacar strategis.

Sementara itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, dalam UU Cipta Kerja terdapat 16 urusan yang berkaitan langsung dengan perindustrian. Dari 16 pasal itu, pihaknya akan menggodok satu PP jadi aturan turunan untuk melaksanakan apa yang diamanatkan dalam UU hangat itu.

“Pertama adalah kemudahan untuk mendapat bahan baku dan bahan pembantu. Ini tentu untuk menjamin investasi agar investasi berjalan dengan bagus, proses produksi berjalan dengan elok. Kedua, pembinaan dan pengawasan institusi penilaian kesesuaian. Ketiga, berkaitan secara industri strategis. Keempat, berkaitan secara peran serta masyarakat dalam pembangunan industri. Kelima, kode etik pengawasan dan pengendalian usaha industri dan jalan kawasan industri, ” ujarnya.

Menteri Di Negeri Tito Karnavian di jalan yang sama mengungkapkan, pihaknya cukup mengidentifikasi dan menginventarisasi jenis-jenis cara yang harus disederhanakan di setiap daerah. Poin itu, kata tempat berkaitan dengan klaster administrasi tadbir yang akan dipermudah dan disimplifikasi mengacu dari UU Cipta Kegiatan.

Baca juga:   Gajah Siti: UU Cipta Kerja tak Hapuskan Amdal

Tito menyebutkan, dalam pembuatan Rancangan Perarutan Pemerintah pihaknya bakal mengajak 5 asosiasi daerah yaitu asosiasi bupati, asosiasi walikota, asosiasi gubernur, asosiasi DPRD tingkat I, asosiasi DPRD tingkat II jadi tim untuk membahas aturan turunan tersebut. Dus, diharapkan aspirasi lantaran tiap daerah dapat tertampung dan dapat melahirkan kesepahaman yang serupa untuk mempermudah kegiatan usaha di daerah.

“Kami tidak mungkin bekerja sendiri. Mari kita identifikasi jenis-jenis usaha barang apa yang harus disederhanakan dan dengan jalan apa prosedurnya yang sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria). Kami besok sudah memulai Rencana Peraturan Pemerintahnya. Minggu depan draft sudah selesai, ” kata Tito.

Gayung bersambut, Menteri Hukum dan PEDOMAN Yasonna Laoly menyampaikan, UU Menjadikan Kerja tidak menghilangkan kewenangan dengan dimiliki oleh pemerintah daerah pada hal pemberian izin. Hanya, di dalam UU itu ditegaskan bahwa pemda memiliki batas waktu untuk mengurusi soal perizinan usaha tersebut.

Bila di dalam waktu yang ditentukan urusan perizinan itu tidak selesai, maka pengurusan perizinan akan diambil alih sebab pemerintah pusat.

“Ini yang kerap diputarbalikkan seolah-olah pemerintah pusat melakukan resentralisasi. Tidak ada itu. Tapi di hal ini, presiden memiliki diskresi untuk menarik untuk kepentingan jalannya pemerintahan, itu jelas konstitusional. Tapi tetap pemerintah daerah punya kewenangan, punya hak untuk memberikan permisi, ” terang Yasonna. (OL-7)