MAHASISWA yang terancam drop out (DO) atau dikeluarkan karena tak bisa menyelesaikan studi sesuai tenggat yang ditentukan karena terdampak virus korona baru (covid-19) mendapat bangun perpanjangan masa studi selamasatu semester.

Kecendekiaan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai masalah dalam proses perkuliahan, termasuk penyu sunan skripsi di zaman pandemi covid-19 ini. Melalui Tulisan Edaran Nomor 302/E. E2/KR/2020 mengenai Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan, disebutkan bagi mahasiswa yang pada akhir semester (genap) ini gawat DO, diberikan kebijakan perpanjangan (masa studi) satu semester.

Seperti mahasiswa S-1 angkatan 2013/2014 yang berakhir masa studinya di semester ini. Namun, bukan berarti serta-merta semua mahasiswa diperpanjang masa studinya satu semester. “Ini untuk melindungi yang mau DO, diberikan kesempatan perpanjangan kepala semester, ” tegas Pelaksana Perintah Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam, kemarin.

Ia menekankan agar kampus tak mempersulit proses perkuliahan selama kala darurat covid-19. Dikatakan untuk karya tulis akhir tidak harus berbentuk pengumpulan data primer di lapangan atau laboratorium. Metode dan waktunya bisa beragam dan fleksibel sesuai bimbingan dari dosen pembimbing.

Nizam selalu memberi lampu hijau pihak kampus untuk mengatur kembali jadwal dan metode ujian dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Beragam metode tidak konvensional bisa dijadikan pilihan, seperti dalam bentuk penugasan, esai, kajian pustaka, analisis bahan, dan proyek mandiri.

“Yang penting berdasar pada learning outcome atau capaian pembelajaran yang diharapkan, ” ujarnya. Jadwal praktik bisa digeser, termasuk akhir semester dan kalender akademik bisa disesuaikan. Keringanan biaya Terbelah, Rektor Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta, Asep Saefuddin, mengatakan pihaknya sepakat bila tugas simpulan S-1 tidak harus berbasis lapangan atau laboratorium fi sik sekadar. Untuk skripsi S-1 bisa dikerjakan dengan simulasi komputer, survei berbasis daring, atau telaah pustaka yang mendalam.

Jadi, mahasiswa S-1 tetap mampu menuangkan ide riset, pengalaman penelitian, dan penulisan karya ilmiah. “Bila mahasiswa tetap harus ke lapangan dan sehingga waktunya masuk ke semester berikutnya, mahasiswa tidak wajib bayar biaya pendidikan, ” cetusnya. Terkait dengan pembiayaan perkuliahan itu, menurut Asep, PTS perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Pasalnya, jika PTN, biaya pengganti bisa diperoleh dari APBN.

Bagi PTS yang mengalami kesulitan pemasukan dari mahasiswa kelanjutan covid-19 mestinya mendapat bantuan lantaran berbagai pihak. Untuk itu, dia mendorong CSR BUMN, perbankan, kongsi besar swasta, juga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ikut berlaku membantu PTS. (H-1)