KOMISIONER Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sepakat perlu dilakukan perbaikan terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penerapan dan sanksi terhadap pelanggaran protokol Covid-19 selama penetapan kepala daerah.

Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan Ratna Dewi Petalolo menyampaikan peraturan pengganti undang-undang (Perppu) diperlukan dengan regulasi, sebab dalam PKPU No. 6/2020 tentang tidak mengatur tegas sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan tubuh.

“Sanksinya seperti apa. Kalau pada buatan rapat (di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan) sepakat kudu ada pengaturan tegas sanksi dalam kategori UU No. 10/2016 mengenai Pemilihan Kepala Daerah, maka kudu direvisi. Tapi revisi tidak agak-agak, paling mungkin Perppu, ” ujar Dewi dalam konferensi pers dengan digelar secara daring terkait keterangan penyelesaian sengketa pada Pilkada Langsung 2020 di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (18/9).

Ratna menyampaikan nantinya Perppu dapat mengatur mengenai bentuk-bentuk pelanggaran penerapan protokol kesehatan selama pilkada, subjek yang melakukan pelanggaran apakah setiap orang, pasangan calon besar daerah, atau tim sukses mereka. Itu menurutnya harus ditentukan. Kemudian juga sanksinya akan didorong sanksi pidana atau administrasi.

“Sanksi pidana mampu menghilangkan hak seseorang. Muncul tawaran ada sanksi diskualifikasi bakal bagian calon. Ini berakibat hilangnya hak konstitusional seseorang. Maka harus dipertimbangkan secara matang, ” imbuh Batu mulia.

Guna melakukan pencegahan terhadap potensi pengingkaran penerapan Covid-19 yang diperkirakan berlaku pada saat penetapan calon besar daerah, masa kampanye, ataupun keadaan pemungutan dan perhitungan suara dengan melibatkan banyak orang, Ratna mengatakan Bawaslu sudah menginisiasi pertemuan bergandengan KPU, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), TNI, Polri, Kementerian Pada Negeri, dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, beberapa waktu lalu.

Pada pertemuan itu, ujar Dewi, disepakati pendirian kelompok kerja (Pojka) guna memudahkan koordinasi dalam pencegahan dan pengerjaan pelanggaran protokol kesehatan.

“Pokja penting karena ada beberapa kewenangan yang tak dimiliki Bawaslu kewenangan seperti penindakan. Bawaslu akan berkoordinasi dengan kepolisian dan Satuan Tugas Pamong Praja agar bisa melakukan langkah pencegahan sejak dini menghalau kumpulan pengikut, kalau ada pelanggaran ditindak sebab kepolisian, ” paparnya.

Komisioner Bawaslu yang lain Mohammad Affifudin menyampaikan mengenai perbaikan PKPU antara lain pengaturan soal masih diperbolehkannya pentas seni tercatat konser saat kampanye, akan dibahas dalam rapat dengar pendapat umum bersama Dewan Perwakilan Rakyat, negeri dan penyelenggara pemilu lainnya di dalam Senin (21/9) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. (OL-4)