DI tengah pandemi covid-19, Indonesia terus bergerak aktif di berbagai upaya diplomasi. Dengan menjadi anggota tidak tetap Dewan Ketenteraman (DK) PBB, Indonesia mendapat letak strategis untuk menjalankan politik luar negeri dan kepentingan yang diusung.

Melalaikan keanggotaan itu dan dua kali menjadi presidensi DK PBB, sebesar resolusi penting berhasil dirumuskan. Kejadian itu merupakan capaian kinerja diplomasi Indonesia di masa krisis tersebut.

“Di tengah-tengah itu semua, selain memfokuskan diri pada mitigasi dampak pandemi, Indonesia tetap fokus terhadap isu-isu keamanan dan perdamaian internasional sekali lalu mengambil peran sebagai bridge builder, ” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI  Teuku Faizasyah.

Satu diantara contoh dari capaian diplomasi Nusantara ialah Resolusi DK PBB Cetakan 2532 terkait dengan covid-19 dengan telah disahkan pada 1 Juli 2020 dengan pembahasan yang cukup panjang dan memakan waktu 3 bulan.

Hal itu karena terdapat perbedaan posisi mendasar dari dua negeri anggota tetap (P5), yaitu GANDAR dan Tiongkok, mengenai rujukan kontribusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “Di sinilah peran Indonesia sebagai bagian tidak tetap atau elected 10 DK PBB memiliki peran kunci dalam upaya menjembatani perbedaan jarang negara-negara major powers tersebut. ”

Tempat melanjutkan bahwa dalam konteks putusan covid-19, Indonesia berhasil menjembatani memperlawankan pandangan kedua negara dengan mengusulkan solusi alternatif dan rumusan persetujuan yang merujuk pada Resolusi Elok Umum PBB Nomor 74/270 terpaut dengan global solidarity to fight covid-19 yang diusulkan Indonesia.

Selain itu, sebagai anggota Dewan Keamanan, sepanjang 2019 Indonesia juga berperan rajin dalam proses penyusunan dan adopsi 45 Resolusi DK PBB, 13 Presidential Statement DK PBB, mengikuti 61 Press Statement DK PBB.

Pengantara tetap RI untuk PBB pada New York, Dubes Dian Triansyah Djani, mengatakan sebagai anggota tak tetap DK PBB untuk kurun 2019-2020, Indonesia secara aktif turut menjaga perdamaian dan keamanan internasional, terutama pada saat pandemi ini.

Dijelaskannya, banyak capaian yang sudah dikerjakan Indonesia selama menjadi anggota DK PBB. Dalam dua kali mengemban keketuaan, Indonesia telah mencatat sebesar capaian penting.

“Di presidensi kita 2019, lebih dari 4 resolusi, terdapat banyak pernyataan pers dan bagian pers yang telah disepakati. Kita juga mengusung dua pertemuan istimewa pada saat kita memimpin DK 2019, yaitu tentang misi pemeliharaan perdamaian PBB dan pertemuan terkait dengan perlindungan warga sipil, ” ungkapnya kepada Media Indonesia.

“Pada Agustus (2020) banyak yang telah kita laksanakan (presidensi kedua). Ada 50 kegiatan dalam kurun waktu 21 keadaan kerja yang telah dilakukan Nusantara. Ini merupakan jumlah yang cukup monumental. Kita telah berhasil melahirkan 4 resolusi, 2 pernyataan pers, dan 1 elemen bagi pers. ”

Selain itu, berbagai kegiatan lain pun sudah dilaksanakan selama berharta di DK PBB saat ini. Indonesia memegang posisi penting berhubungan Jerman sebagai holder isu Afganistan. Indonesia merupakan ketua Komite 1540 yang menangani senjata pemusnah masal agar tidak jatuh ke tangan teroris. Ketua Komite Sanksi 1267, komite yang sangat penting menyatu isu Alqaeda.

Indonesia juga menjadi ketua Komite Sanksi 1988 terkait secara teroris Afganistan dan anacaman teroris. Di samping itu, juga menjadi wakil ketua Komite Sanksi untuk Irak dan Sudan Selatan.
“Banyak capaian yang telah dikerjakan ketika Indonesia menjadi anggota tidak tetap. Tentu saja ini seluruh berkat arahan dari Presiden MENODAI melalui Ibu Menlu Retno. Kita selalu berkoordinasi erat, ” terangnya.

Terobosan diplomasi

Selama keanggotaan Indonesia di DK PBB dan memimpin presidensi, sebesar terobosan baru pun telah dicapai. Dian mengatakan, Indonesia berhasil mencapai sejumlah resolusi penting.

Beberapa terobosan baru seperti adanya resolusi 2538 mengenai personel perempuan di misi pemeliharaan perdamaian PBB atau women peacekeeping operations. Itu merupakan resolusi perdana dalam sejarah PBB dan menjelma resolusi pertama Indonesia selama di DK PBB.

“Ini adalah inisiatif Indonesia dan kita mendorong karena memikirkan peran penting personel perempuan dalam misi perdamaian. Ini telah dibuktikan personel perempuan kita, baik TNI maupun kepolisian dalam berbagai misi-misi perdamaian, ” jelasnya.

Saat ini, Indonesia termasuk negara terbesar yang mengirim personel perempuan dalam misi-misi perbaikan PBB.

“Nah, resolusi ini telah disponsori 97 negara PBB. Dalam periode kurang dari satu hari dengan ketentuan covid-19 sekarang ini kita berhasil menggalang dukungan 97 negara PBB. Dan terpenting ke 15 anggota PBB merupakan co-sponsor putusan ini, ” tambahnya.

Selai itu, juga resolusi covid-19 yang telah disepakati dan berbagai upaya diplomasi yang lain di tengah pandemi ini, seolah-olah kesepakatan vaksin.

Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun mengatakan terpaut dengan diplomasi vaksin, Indonesia main sama dengan tiga perusahaan vaksin Tiongkok, yaitu Sinovac Biotech Ltd, Cansino Biologics Inc, dan China National Pharmaceutical Group Co Ltd (Sinopharm). Khusus dengan Sinopharm, kegiatan sama dilakukan Indonesia secara tripartite melalui G42 Healthcare AI Holding RSC Ltd (G42) yang berkantor pusat di Abu Dhabi.

“Berdasarkan serangkaian penjajakan yang diawali dari lawatan Menteri Luar Negeri RI serta Menteri BUMN RI ke Sanya, Provinsi Hainan, pada Agustus 2020, diikuti dengan kunjungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI didampingi Menteri Kesehatan RI ke Tengchong, Provinsi Yunnan, awal Oktober 2020, Indonesia telah berhasil mencapai kesepakatan mengenai penyediaan vaksin sebab ketiga perusahaan tersebut untuk Indonesia mulai akhir 2020, ” terangnya.  

Diplomasi vaksin yang gencar dikerjakan Indonesia mendapat perhatian khusus & apresiasi dari Menteri Luar Kampung RRT, YM Wang Yi, dengan menyatakan dukungan agar Indonesia bisa menjadi pusat manufaktur vaksin di kawasan.

Saat ini, tim inspeksi vaksin dari Indonesia yang dipimpin Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) tengah melakukan kunjungan ke Tiongkok untuk melakukan uji vaksin dari perusahaan-perusahaan tersebut, sebelum vaksin itu dinyatakan dapat digunakan dengan aman di Indonesia. (I-1)