KEPALA Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, & Energi (Disnaker) DKI Jakarta Andri Yansyah menuturkan hingga hari ini belum ada perusahaan yang tersentuh sanksi progresif.

Pemberlakuan sanksi progresif valid sejak Peraturan Gubernur No 79 tahun 2020 tentang Penerapan Kedisiplinan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 19 Agustus 2020.

“Sampai hari ini belum ada, ” kata Andri masa dikonfirmasi Media Indonesia, Jumat (21/8).

Andri menjelaskan pencatatan sanksi pelanggaran adat covid-19 yang dilakukan oleh Disnaker akan menggunakan sistem informasi atau aplikasi agar memudahkan pelacakan pengingkaran untuk pengenaan sanksi progresif.

Sistem fakta yang sama juga digunakan sebab Dinas Perhubungan dan Satpol PP.

Baca juga:   Anies Wajibkan Perusahaan Lapor Dinkes Bila Ada Kasus Covid-19

“Kita gabung dengan Dishub dan Satpol PP, ” ujar Andri.

Dalam Pergub 79/2020 pasal 8 ayat yang berbunyi ‘Bagi setiap pelaku usaha, pengelola, pemangku, atau penanggung jawab perkantoran, wadah kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis ataupun tempat wisata, yang mengulangi pengingkaran tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikenakan sanksi denda administratif.

Bila pelanggaran berulang, maka denda bakal semakin besar, besarannya Rp50 juta untuk pelanggaran berulang satu kali, Rp100 juta untuk pelanggaran berulang dua kali, dan Rp150 juta untuk pelanggaran berulang tiga kala.

Karakter usaha diberi waktu tujuh keadaan untuk membayar sanksi denda progresifnya. Jika dalam waktu tujuh hari denda itu tidak dibayarkan, Pemprov DKI akan mencabut izin daya. (OL-7)