Anggota DPR RI Komisi IV Hermanto meminta pemerintah untuk meninjau kembali rencana impor padi sebanyak satu juta ton pada awal 2021.

“Bila pemerintah melakukan impor padi, ini akan menyakiti kepala petani yang sudah kerja keras dan sedang khusyuk menanam hingga panen saat ini, ” kata Hermanto saat pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2020-2021 di Jakarta, Senin (8/3).

Menurut Hermanto, anggaran impor beras itu sebaiknya dioptimalkan untuk pemberdayaan dan pembelian beras-beras petani yang era ini sedang panen dalam lokasi-lokasi food estate. “Kalau ini tetap dilakukan, awak menganggap program food estate dianggap gagal, ” bahana anggota Fraksi PKS itu.

Menurut dia, program food estate merupakan komitmen semua pihak untuk menegakkan kedaulatan pangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pangan.

Food estate adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat kira-kira. Sebuah misi bersama untuk menciptakan ketahanan pangan jangka panjang. “Beberapa kali saya rapat dengan Kementerian Pertanian, laporan mereka, Indonesia selalu surplus beras, ” sebutan Hermanto.

Sebelumnya, Pemerintah tengah akan melakukan impor padi sebanyak 1 juta ton pada awal tahun itu untuk menjaga stok beras nasional.

Menteri Koordinator Bagian Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwa impor beras sebesar 1 juta ton dengan dibagi 500. 000 ton untuk cadangan beras negeri (CBP) dan sisanya serasi kebutuhan Bulog.

Menurut tempat, stok beras perlu dipelihara karena pemerintah perlu melayani pengadaan beras besar-besaran buat pasokan beras bansos semasa masa PPKM serta terjadi bencana di beberapa tempat yang dinilai mengancam ketersediaan pasokan beras nasional. (Ant/OL-12)