GABUNGAN Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengeluhkan mulai terganggunya perdagangan ekspor akibat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di masa pandemi covid-19 saat ini.

Sekjen Gapki Kanya Lakshmi Sidarta mengatakan sebagian besar hasil produksi sawit ialah untuk pasar global. Karena itu, Gapki
meminta pemerintah tidak mengeluarkan aturan baru yang kian memberatkan dan menyulitkan ekspor.

“Contoh penggolongan tentang kapal nasional atau aneh yang berujung pada peningkatan bea dan tertahannya barang, ” perkataan Kanya lewat keterangan resminya, kemarin.

Pertengahan April lalu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menerbitkan Peraturan Menteri Perniagaan No 40/2020 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Memasukkan Barang Tertentu.

Dalam beleid itu, eksportir batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO), importir beras, dan barang pengadaan pemerintah diwajibkan menggunakan angkutan laut dan asuransi nasional.  

Kewajiban penggunaan kapal nasional valid untuk penggunaan angkutan laut secara kapasitas sampai dengan 15. 000 deadweight tonnage (DWT). Eksportir masih boleh mengirim barangnya menggunakan kapal asing jika volumenya di berasaskan 15 ribu DWT.

“Kami para pelaku CPO memohon aturan itu sebaiknya ditunda, bahkan sebaiknya tidak diberlakukan terhadap CPO. Produk CPO
dan produk turunan sawit lainnya umumnya diangkut bersamaan dalam kapal yang sama. Jadi, jika perlakuannya berbeda antara CPO dan
produk sawit turunan lainnya, tentu itu akan sangat menyulitkan, ” ujar Kanya.

Ia menambahkan, aturan itu juga akan berdampak pada petani plasma yang sangat bergantung di pelaku usaha pabrikan. Apalagi, masa
harga terus cenderung turun seperti saat ini. (RO/E-2)