INSTRUKTUR Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo ke Indonesia meluluskan pesan kepada China.

“Kehadiran Menteri Luar Negeri Pompeo ke Indonesia buat bertemu dengan mitranya Menlu Retno Marsudi dan beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo positif untuk memberi pesan kepada China yang belakangan sangat agresif di Laut China Selatan, ” ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan yang diterima pada Jakarta, Kamis.

Ia memaparkan bahwa sesudah di Sri Lanka Pompeo mengutarakan Partai Komunis China sebagai pemakan maka di Indonesia, AS bermaksud menyampaikan pesan ke China bahwa Indonesia tidak akan terjebak secara ketergantungan utang terhadap China.

China tak akan bisa meminta Indonesia buat membangun pangkalan militer karena Kemitraan Strategis AS-Indonesia akan diperkuat molek untuk bidang ekonomi dan pertahanan, ujar Rektor Universitas Jenderal A Yani itu.

Ia juga menggarisbawahi maklumat Menlu Retno Marsudi bahwa semua negara diminta untuk menghormati UNCLOS di Laut China Selatan yang sangat diapresiasi oleh Pompeo.

Pernyataan ini tentu mengkritik klaim China berasaskan wilayah di sembilan garis pudar yang tidak memiliki dasar di dalam UNCLOS dan telah dinyatakan demikian oleh putusan Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016.

Indonesia tak gentar untuk menyampaikan kritik tersebut meski Indonesia bergantung pada utang dari China, tambahnya.

Menurut dia, tersebut menunjukkan Indonesia telah menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif dimana Indonesia tidak berpihak ke China maupun AS tetapi di dalam hukum internasional, khususnya UNCLOS.

Namun dalam sisi lain, menurut dia, ada hal yang diharapkan oleh Gajah Luar Negeri Pompeo yang tak mungkin direalisaikan oleh Indonesia.

Harapan tersebut, tambah dia, adalah Indonesia menjelma pilar bagi ASEAN, terutama buat menghadapi China.

Hikmahanto menilai harapan tersebut sulit untuk direalisasi oleh Indonesia mengingat Indonesia menjalankan kebijakan sungguh negeri yang bebas aktif sehingga tidak mungkin akan menbawa ASEAN untuk berada di belakang GANDAR dalam menghadapi China.

Selain itu, ia mengatakan bahwa di dalam ASEAN ada negara-negara tertentu yang sangat berpihak pada China sehingga keputusan secara konsensus ASEAN untuk menyalahi China tidak akan mudah. (Ant/OL-4)