KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) menjunjung langkah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah,   yang menetapkan lahan seluas 19 ribu hektare sebagai Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal tersebut  sekaligus mencegah terjadinya mendaulat fungsi lahan.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menerangkan, pemerintah kawasan memiliki peran penting untuk menyekat terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

Mentan menambahkan bahwa regulasi mengenai karakter pemerintah daerah untuk menangani mendaulat fungsi lahan tersebut telah diatur dalam UU No 41 tarikh 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

“Kementerian Pertanian dengan tegas menolak praktik alih fungsi lahan. Oleh karena itu, kita mendukung pemerintah daerah untuk mengambil sikap tegas. Ada regulasi yang mengaturnya, yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Penerapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Kita berharap pemerintah daerah juga menyerahkan perhatian serius terhadap hal ini, ” tutur Mentan Syahrul Yasin Limpo, Sabtu (19/9).

Ucapan senada disampaikan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Sarwo Edhy.

“Pemerintah daerah adalah ujung tombak buat mencegah alih fungsi lahan. Makanya peran pemerintah daerah dalam menyembunyikan lahan pertanian sangat strategis. Meniti Perda Lahan Pertanian Pangan Terus-menerus (LP2B), pemerintah daerah bisa mengerem laju alih fungsi lahan, ” tutur Sarwo.  

Sarwo Edhy memasukkan, Kementean  akan selalu mendukung jalan mencegah alih fungsi lahan. Ditjen PSP pun siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk merealisasikan kejadian tersebut.

“Kementan  mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah (pemda) untuk menyekat alih fungsi lahan. Salah satunya melalui Perda LP2B atau Perda RTRW. Agar upaya ini terealisasi, kita siap berkoordinasi untuk melindungi lahan pertanian, ” tuturnya.

Sementara itu Bupati Kabupaten Pekalongan, Asip Kholbihi, mengatakan lahan seluas 19 ribu hektare yang telah ditetapkan sebagai LP2B sudah tidak bisa dialihfungsikan.  

“Kita punya LP2B seluas 19 ribu hektar. Itu yang harus dipertahankan. Dari 23 ribu hektar sawah (keseluruhan), ada 19 ribu yang enggak boleh dialihkan untuk yang peruntukan lainnya, ” kata Asip Kholbihi.

Kebijakan tersebut, imbuh Asip Kholbihi, merupakan implementasi dari Perda No 2 Tahun 2011 tentang Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Meski beleid ini tengah digodok revisinya dan akan disahkan tahun ini, tetapi luas lahan pertanian tersebut dipastikan tak berkurang.  

“Tapi ini akan disesuaikan dengan revisi Perda RTRW mendatang. Kita pantas melakukan revisi (aturan) itu. Oleh karena itu untuk kawasan industri, pendidikan, serta lainnya, nanti tidak boleh dalam lahan pertanian LP2B itu, ” lanjutnya.  

Keseriusan Pekalongan untuk memelihara lahan pertanian tidak hanya datang disitu. Pemkab Pekalongan juga menyiapkan lahan pertanian seluas 2. 492 hektar sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).  

Dengan luasan seperti itu, Kabupaten Pekalongan lulus menjadi salah satu lumbung bertabur di Jawa Tengah.  

“Kita surplus beras. Rata-rata 90 ribu ton per musim panen. Karena luas lahan pertanian kita masih pas, ” tutur mantan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2004-2009 & 2009-2014 ini.

Asip menambahkan, kebijakan memelihara lahan sawah ini selaras dengan perkembangan iklim investasi di Kabupaten Pekalongan. Dirinya menjamin industri dengan masuk ke wilayahnya tidak mau menabrak lahan pertanian yang sudah ditetapkan.

“Investasi itu diplotting di daerah-daerah yang non-sawah. Ada 1400 ribu hektar yang akan dijadikan negeri industri, ” pungkas Asip Kholbihi. (RO/OL-09)