KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terus menindak tegas para pelaku illegal fishing. Pernyataan tegas itu diucapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Di hadapan 98 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Edhy meminta mereka untuk tidak ragu dalam menangani tindak pidana kelautan serta perikanan(TPKP), baik illegal fishing maupun destructive fishing.

“Beberapa hari yang cerai-berai, saya melaksanakan kunjungan kerja ke Stasiun PSDKP Pontianak. Saya tahu secara langsung hasil dari kegiatan keras Kapal Pengawas Perikanan menangkap 2 kapal ikan asing gelap, ” kata Edhy dalam fakta resmi, Selasa (28/7).

Baca selalu: Punya Dana Jumbo, Serapan Anggaran Kemensos Tetap Paling Tinggi

Ketegasan, menurut Edhy, diperlukan lantaran dinamika penegakan hukum saat ini berjalan cepat dan kompleks. Alhasil, kasus illegal fishing maupun TPKP berkembang dengan berbagai modus operandi.

Edhy tahu, TPKP sering kali tidak muncul sendiri. Ada praktik pencucian uang, perdagangan manusia, pemalsuan dokumen, & penyelundupan, yang diduga juga berafiliasi dengan praktik illegal fishing.

“Kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan dalam scope yang sempit tapi bahkan lin negara. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua”, urainya.

Sebab itu, Rakornis ini menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas aparat buat memahami lebih komprehensif berbagai bagian TPKP.

Edhy berharap jajarannya bisa memiliki kompetensi dalam pendekatan multi pemerintahan hukum (multi door approach), polisi perikanan (fisheries intelligence), financial tracing tindak pidana kelautan dan perikanan, serta instrumen internasional lainnya.

“Ini hendak menjadi modal penting kita pada memerangi illegal fishing dan destructive fishing, ” sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Edhy juga meminta agar PPNS Perikanan secara aktif memperkuat hubungan, koordinasi dan sinergi dengan alat penegak hukum serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Terlebih sebagai tindak lanjut UU Perikanan, telah terbentuk Forum Koordinasi Penanganan TPKP di 33 provinsi. Dalam forum tersebut Menteri Bahari dan Perikanan berkedudukan sebagai Kepala, dan beranggotakan unsur-unsur Kejaksaan, POLRI, TNI AL, Imigrasi, Kemlu, Kemnaker, Bea Cukai, Hubla, serta Majelis hukum Agung.

“Saya meminta agar forum itu dapat dioptimalkan dalam percepatan jalan penanganan tindak pidana Kelautan dan Perikanan khususnya yang terkait kecendekiaan dan tata laksana bersama dalam TPKP. Begitu pula dengan kegiatan sama internasional yang mendukung penegakan hukum agar dapat ditingkatkan, ” tandasnya. (OL-1)