ANGGOTA Ombudsman RI Alvin Lie mengomentari manifestasi korupsi Bantuan Sosial Pandemi Covid–19 yang menyeret sejumlah pejabat Kementerian Sosial termasuk Menteri Sosial Juliari Batubara.

“Pantas pandemi terus berlanjut. Tersedia pejabat yang menikmati manfaat dari pandemic. Tiap hari ribuan karakter terinfeksi virus corona, ratusan dengan tewas. Puluhan juta orang kematian pekerjaan atau penurunan penghasilan. Anak buah menderita, pejabat menikmati. Bukannya membantu, mereka korupsi, ” ungkap Alvin melalui akun twitternya @alvinlie21, Minggu (6/12).

Dia juga mengingatkan janji KPK yang akan menghukum mati karakter korupsi Bansos.

“Kita lihat apakah KPK akan ajukan tuntutan hukuman tewas bagi koruptor Dana Bansos, ” kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB) sebagai simpulan kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi covid-19 untuk provinsi Jabodetabek di tahun 2020. Penetapan tersangka ini merupakan tindak sendat atas operasi tangkap tangan dengan dilakukan KPK pada Jumat (5/12/2020) dini hari.

“KPK menetapkan lima karakter tersangka. Sebagai penerima JPB, MJS dan AW. Kemudian sebagai sponsor AIM dan HS, ” kata pendahuluan Ketua KPK Firli Bahuri zaman konferensi pers, Minggu (6/12) pra hari.

Baca juga:   Simpulan Korupsi Bansos Adi Wahyono Menyerahkan Diri

MJS dan AW diketahui merupakan pejabat pembuat komitmen pada Kementerian Sosial. Sementara AIM dan HS merupakan pihak swasta. Di operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan enam orang yaitu MJS, direktur PT TPAU berinisial WG, AIM, HS, seorang sekretaris di Kemensos berinisial SN dan seorang pihak swasta berinisial SJY.

Dalam kasus ini, Juliari disangka melanggar Perkara 12 huruf an atau Urusan 12 huruf b atau Kausa 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Bagian 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Kausa 55 ayat 1 ke satu KUHP. (OL-5)