KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mendukung
komitmen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank BJB) menerapkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi dengan baik alias good corporate governance (GCG).

“Satu bagian penting dalam pengelolaan suatu perusahaan publik, seperti Bank BJB adalah mengutamakan asas integritas, ” tegas Pemimpin KPK itu saat menjadi narasumber dalam Executive Wadah bertajuk
Urgensi Implementasi GCG Perusahaan Publik di dalam rangka Mendorong Pemulihan Ekonomi Daerah, di Kantor Sentral Bank BJB, Kota Bandung, Selasa, (16/3).

Firli mengundang manajemen BJB menerapkan pola antikorupsi di dalam bank bjb, supaya  karyawan tidak bisa korupsi. “Lalu, tingkatkan integritas di dalam Bank BJB supaya karyawan tak ingin atau tidak mau korupsi. Itulah pentingnya akhlak. ”

Kepada semua pengelola kepentingan di Bandung serta Jawa Barat, dia membawa untuk mendukung upaya penerapan GCG perusahaan publik sebab Bank BJB. Bank hak daerah ini sesungguhnya adalah aset daerah yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Untuk mencapainya dibutuhkan kerja sama atau kolaborasi dengan solid dan maksimal dalam manajemen BJB sendiri dan pemangku-kepentingan lain, ” tambahnya.

Sementara Direktur Pati Bank BJB Yuddy Renaldi mengatakan, pihaknya telah serta akan terus menjalankan pokok GCG. Pasalnya, praktik korupsi perbankan menimbulkan kerawanan kepada keamanan sistem keuangan. Korupsi juga membuat kepercayaan umum terhadap perbankan nasional runtuh secara keseluruhan.

Oleh sebab itu, sambung Yuddy, penegakan hukum dan tindakan melindungi
menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya korupsi dan kejahatan
perbankan. “Tantangan bagi industri perbankan tidaklah mudah. Internalisasi kebiasaan perusahaan harus menjadi cara utama. Kami punya slogan No Error, yakni tidak melakukan kesalahan, kelalaian,
dan perilaku kerja dengan tidak sesuai dengan asas kerja yang berlaku, ” ungkap Yuddy.

Selain itu, kata Yuddy, salah satu nilai korporasi Bank BJB adalah
integritas. Dalam kepribadian, unsur-unsurnya adalah jujur, disiplin,
konsisten, serta memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.

Bank BJB adalah salah satu bank yang mampu menunjukkan kinerja tentu selama pandemi. Sampai Desember 2020, total asetnya mencapai Rp141 Triliun. Jumlah deposit sebanyak Rp106 Triliun, serta besar kreditnya adalah Rp95 Triliun. Pada sisi lain, besaran persentase kredit macet Bank BJB hanya 0, 18% year-on-year.

5 potensi

KPK mencatat lima potensi modus intervensi yang natural dilakukan para pemegang saham dalam pengelolaan bank pembangunan daerah, yakni
menempatkan calon direktur dengan cadar Panitia Seleksi (pansel);
memindahkan dana, baik Dana Alokasi Umum (DAU), Sedekah Alokasi Khusus
(DAK), atau Dana Bagi Buatan (DBH), dari BPD ke bank lain; serta
penggelembungan dana pengadaan pada BPD menggunakan vendor yang diduga keluarga atau keluarga pejabat daerah atau anggota legislatif.

Juga, adanya permintaan kredit fiktif untuk melunasi hutang pembiayaan
pencalonan dan kampanye Pilkada, dengan umumnya pembayaran kredit piawai 6 bulan atau satu tahun pertama. Setelah itu dimacetkan agar bisa dihapuskan.

Ada juga pembayaran fee terselubung dari perusahaan asuransi. Fee diberikan kepada  besar daerah dan dibagikan pada pejabat struktural dan pengurus BPD.

KPK memiliki 3 rencana aksi bersama Pemda dan Bank BPD, secara umum, dalam waktu depan.

Yang pertama, kerja setara dengan instansi pemeriksa keuangan dan pembangunan, berupa pendampingan pengadaan barang/jasa bernilai dalam atas Rp5 Miliar. Kerja sama dengan Kejaksaan Mulia terkait penyelesaian perkara teliti dan tata usaha negara untuk aset dan rekognisi bermasalah. Kerja sama juga dijalin dengan PPATK & Polri terkait pencegahan kejahatan pencucian uang.

Dua, penambahan kapabilitas pegawai BPD, terkait pencegahan fraud/misconduct/corruption (FMC).

Tiga, penerapan prinsip-prinsip integritas sesuai dengan panduan KPK
atau ISO 37001 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan. (N-3)