PEMERINTAH Kota Palembang kini memperbolehkan ribuan masjid dan musala dengan ada di wilayahnya untuk menyelenggarakan salat berjamaah. Hal itu dikerjakan meski PSBB sudah diperpanjang had 16 Juni 2020 mendatang.

Pembukaan tempat beribadah itu dilakukan secara penuh baik untuk kegiatan peribadatan maupun keagamaan lainnya. “Sesuai Fatwa MUI dengan Kementerian Agama, bahwa masjid dimanfaatkan lagi seperti biasa, akan tetapi mengedepankan protokol kesehatan, ” ujar Wali Kota Palembang, Harnojoyo, sudah melaksanakan salat berjamaah di Masjid Habibtirahman Plaju, Rabu (3/6).

Tidak hanya itu saja, ia juga mengimbau kepada Kemenag agar dapat terus berkoordinasi bersama gugus tugas di pelaksanaan salat berjamaah tersebut. “Untuk daerah, ini bagaimana Kemenag untuk koordinasi bersama gugus tugas kala rumah ibadah kita sudah memajukan protokol kesehatan, maka dia telah bisa menjalankan ibadahnya seperti biasa, ” ujarnya.

Harnojoyo juga menyampaikan apresiasinya kepada para jamaah serta segenap pengurus Masjid Plaju Palembang yang dianggapnya telah mengindahkan imbauan pemerintah terkait protokol kesehatan. “Alhamdulillah kalau di masjid ini tadi jemaahnya sudah betul-betul mengindahkan protokol kesehatan tubuh, sebenarnya kita tidak merencanakan disini, kita sebenarnya merencanakan di Langgar Agung. Yang pastinya, selama tempat melaksanakan protokol kesehatan, silakan, ” jelasnya.

Kepala Kantor Kemenag Kota Palembang, Deni Priansyah menegaskan meski diperbolehkan melakukan ibadah bersama, protokol kesehatan seperti menjaga jarak, melakukan pengecekan suhu tubuh, menyediakan tempat basuh tangan, serta lainnya harus lestari dikedepankan. Selain itu, setiap pengurus rumah ibadah juga diwajibkan melengkapi surat-surat izin dari gugus suruhan, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga Kota Palembang.

“Protokol kesehatan harus dikerjakan. Seperti salat Jumat di langgar silakan, tapi tolong bawa sajadah sendiri. Kalau sedang sakit jangan ibadah dulu ke masjid/rumah ibadah. Bagi pengurus dan pemerintah pada paling bawa tetap harus tersedia pertimbangan soal ada tidaknya kejadian penyebaran Covid-19, ” tegasnya. (R-1)