UNJUK rasa yang digelar di berbagai daerah menolak omnibus law ternyata tidak semua didasari pengetahuan yang benar-benar mendalam tentang bermacam-macam pasal atau isi UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan DPR RI itu.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, 9 Oktober 2020, Presiden Jokowi menyatakan bahwa terjadinya penolakan dan pertunjukan di berbagai daerah, antara asing dipicu maraknya disinformasi dan hoaks di media sosial soal UU itu (Media Indonesia, 10 Oktober 2020). Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa UU Ciptaker dibutuhkan buat mempercepat transformasi ekonomi dan menelungkupkan lapangan kerja baru sebanyak-banyaknya.

Presiden meluruskan sejumlah isu terkait dengan UNDANG-UNDANG Ciptaker. Isu mengenai penghapusan upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten/ kota, dan upah minimum sektoral provinsi, misalnya, ditegaskan Presiden ialah informasi bohong yang menyebar dalam masyarakat tanpa dasar. Presiden pula membantah kabar yang menyebutkan benar cuti pekerja dihapus tanpa ganjaran. Hak cuti tetap ada & dijamin dalam UU Ciptaker.

Terkait secara isu tentang komersialisasi pendidikan, Presiden menyebut yang diatur dalam UU Ciptaker hanya pendidikan formal pada kawasan ekonomi khusus. Sementara itu, perizinan institusi pendidikan, termasuk pesantren, masih menggunakan aturan yang selama ini berlaku.

Selain itu, UU Ciptaker akan mendukung upaya pencegahan & pemberantasan korupsi. Dengan pemangkasan prosedur birokrasi, diharapkan tidak ada teristimewa pungli. Kepada para kepala kawasan, Presiden juga menegaskan bahwa UNDANG-UNDANG Ciptaker bukan untuk meresentralisasi kewenangan dari daerah ke pusat. Pemda tetap memiliki kewenangan perizinan sebati norma, standar prosedur, dan etika yang ditetapkan pemerintah pusat.

Risiko

Berbagai penjelasan dan penetapan yang dikemukakan Presiden, terutama buat merespons penyebaran hoaks seputar UNDANG-UNDANG Ciptaker yang tidak benar serta bahkan kontraproduktif, bagi kepentingan pembangunan.

Rumor soal pemerintah yang mempermudah masuknya TKA, soal pesangon, soal pelaku kontrak, jam kerja yang sungguh-sungguh eksploitatif dll ialah informasi bohong atau hoaks, yang dikhawatirkan membuat kesalahpahaman masyarakat. Tanpa terlebih awal membaca dengan detail 905 halaman UU Ciptaker, sebagian masyarakat menunaikan unjuk rasa untuk menolak kehadiran omnibus law .

Rontok apakah unjuk rasa dilakukan karena masyarakat menilai isi pasal-pasal di dalam omnibus law benar kurang adil serta kurang berpihak kepada masyarakat bangsat, diakui atau tidak, bahwa demo yang marak di berbagai kawasan sedikit-banyak memang dipengaruhi kabar bongak atau hoaks yang beredar di media sosial.

Ketika masyarakat tidak menyaring informasi yang beredar di jalan sosial dan memercayai begitu sekadar semua informasi yang mereka terima, tanpa mengrikitisinya, jangan heran bila yang terjadi sebagian masyarakat akan termakan kabar bohong itu. Pada tengah meningkatnya akses informasi dalam era milenial seperti sekarang ini, pada saat yang sama dasar banyak disinformasi dan misinformasi yang diproduksi dan tersebar atau berniat disebarluaskan (Paskin, 2018).

Banyak kajian memeriksa bahwa di tengah perkembangan digital journalism muncul peluang baru, yakni bangsa dengan mudah dapat memproduksi informasi yang siap untuk dikonsumsi di dalam waktu yang relatif cepat. Secara adanya pertumbuhan digital journalism ini, sudah meningkatkan jumlah penerbit nonprofesional sehingga batas-batas antara isi berita profesional dan nonprofesional menjadi sulit dibedakan (Tandoc et al, 2018).

Ketika terjadi booming informasi, di satu sisi benar masyarakat tengah diberi tawaran sumber berita yang banyak dan semakin beragam. Namun, di sisi asing, masyarakat juga dihadapkan pada semakin sulitnya mendeteksi sumber berita mana yang kredibel. Oleh karena tersebut, persoalan kredibilitas sumber berita atau informasi menjadi semakin penting untuk diperhatikan masyarakat konsumen berita.

Masyarakat yang hanya mengandalkan Om google , situs berita online , dan media baik untuk mendapatkan informasi, risiko asosiasi menjadi korban hoaks memang menjadi jauh lebih besar.

Literasi kritis

Untuk mencegah agar bangsa tidak termakan informasi hoaks, salah satu kunci penting yang menjadi prasyarat ialah dukungan literasi fakta kritis. Berbagai kajian telah membuktikan bahwa perkembangan internet serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang meluas saat ini memunculkan jenis literasi baru (Coiro, Knobel, Lankshear, & Leu, 2008).

Literasi baru itu memasukkan unsur digital, visual, serta format multimodal (Yoon & Sharif, 2015). Di era perkembangan internet dan booming informasi, yang berlaku kemudian, semakin banyaknya paparan teks-teks dalam lingkungan digital. Mau tidak mau dibutuhkan sikap skeptis & kepekaan dalam mengkritisi teks-teks dengan bersifat multimodal serta mengidentifikasi haluan yang disajikan dalam teks, mengevaluasi unsur kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam teks (McLaughlin and De Voogd, 2004).

Oleh karena itu, literasi yang dibutuhkan tidak sekadar ‘melek’ terhadap teksteks multimodal. Namun, dibutuhkan usaha untuk mengevaluasi teks-teks itu. Tidak ada yang salah kala ada masyarakat merasa omnibus law belum memperjuangkan kepentingan masyarakat miskin.

Hal terutama, bagaimana masyarakat bersikap kritis dan mengetahui dengan pasti pasal mana yang dinilai salah, untuk lalu diperdebatkan secara dewasa, di mana letak kekeliruannya. Di kalangan tingkatan milenial yang hanya menjadi konsumen TI dan tidak didukung literasi kritis, kemungkinan untuk menjadi korban dan ikut berperan menyebarluaskan informasi hoaks akan besar.

Sebaliknya, bagi bangsa yang memiliki dan didukung literasi kritis, setiap informasi apa pun yang masuk, niscaya akan disikapi dengan hati-hati dan tidak ditelan mentah-mentah. Itu karena akan dicerna dan ditempatkan dalam konteks bahan lain yang dikuasai.

Berpikir kritis adalah bagian dari kemampuan literasi fakta kritis yang diperlukan untuk meneliti informasi, sebelum memutuskan untuk memercayai dan menyebarkannya.