DALAM mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap produktivitas sektor industri dalam daerah, Pemerintah kembali memberikan insentif fiskal atas impor barang dan sasaran untuk proses produksi barang siap berupa fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP).

Untuk mengatur penerapan fasilitas tersebut, Kementerian Keuangan sudah menerbitkan aturan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK. 04/2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Negeri Atas Impor Barang dan Sasaran Untuk Memproduksi Barang dan/atau Kebaikan Oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Direktur Kepabeanan Internasional serta Antar Lembaga Kemenkeu Syarif Hidayat mengungkapkan, PMK tersebut diterbitkan jadi upaya Pemerintah untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan penerimaan negara, dan menjaga stabilitas ekonomi yang terus mengalami perlambatan sejak pandemi Covid-19.

“Fasilitas yang diberikan Pemerintah kali tersebut berupa BM DTP yaitu bea masuk terutang akan dibayar oleh pemerintah dengan menggunakan alokasi persediaan yang telah ditetapkan dalam APBN/APBNP, ” kata Syarif melalui rilis yang diterima, Selasa (29/9).

Syarif membaca, ketentuan dalam PMK itu legal terhadap industri sektor tertentu yang terdampak pandemi Covid-19 yang tampan untuk diberikan BM DTP sesuai dengan kebijakan Pembina sektor pabrik.

Selain itu, fasilitas ini juga diberikan kepada 33 sektor industri dari empat instansi, yaitu Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Ditjen Industri Mungil Menengah dan Aneka (IKMA), Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Kain (IKFT), dan Ditjen Industri Agro (IA) Kemenperin.

Baca juga:   Ekonomi Membaik, Menkeu Optimistis Pemulihan Terakselerasi di 2021

Selain itu, industri yang memproduksi alat kesehatan diantaranya APD, masker, handsanitizer, wadah tangan, ventilator, hingga produk rumah sakit, dan farmasi juga dibebaskan bea masuknya.

Adapun tiga kriteria barang atau bahan yang diberikan dorongan BM DTP diantaranya, belum dibuat di dalam negeri, sudah diproduksi dalam negeri namun belum menutup spesifikasi yang dibutuhkan, atau sudah diproduksi dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Untuk jenis barang yang dimaksud terdiri dibanding 196 uraian barang yang lengkapnya tercantum pada lampiran PMK bagian 134 tahun 2020. Ketentuan lainnya yaitu asal barang yang dikasih insentif BM DTP dari asing negeri atau pengeluaran dari Gudang Berikat, Kawasan Berikat, atau Sentral Logistik Berikat.

Untuk perusahaan industri yang ingin menggunakan fasilitas BM DTP, dapat mengajukan permohonan kepada Gajah Keuangan melalui Direktur Jenderal Beban dan Cukai dan disampaikan ke Portal Indonesia National Single Window (INSW), dengan sebelumnya telah meraup Rekomendasi oleh Pembina sektor pabrik terkait.

“Tata laksana BMDTP bagi zona industri terdampak Covid-19 berbeda secara tata laksana BMDTP yang sudah ada sebelumnya karena menggunakan bentuk otomasi, sehingga lebih mudah, efektif, dan efisien, ” ujar Syarif.

Secara diberikannya insentif fiskal ini, tinggi Syarif, Pemerintah berharap perusahaan sektor industri dapat produktif di pusat pandemi dengan tetap adanya ketersediaan bahan baku dan penyerapan gaya kerja, sehingga meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. (OL-7)