MERUPAKAN suatu kewajaran kalau bangsa yang besar wilayahnya seperti Indonesia selalu berusaha agar rakyatnya bersatu. Berbaur untuk menuju kepada mulia keadaan persatuan, tidak tercerai-berai, dan akur dalam bervariasi keadaan. Persatuan di sini kita wujudkan karena satu kepentingan bersama, yaitu melestarikan keutuhan dan keeratan kerabat.

Hal seperti inilah yang kemudian memunculkan kepentingan akan wawasan kebangsaan. Pada hakikatnya dia dapat dimulai dari diri sendiri, baru lalu keluarga, komunitas, lalu desa hingga skala yang bertambah besar lagi, yaitu negeri.

Wawasan kebangsaan lahir masa bangsa ini berjuang terbuang diri dari segala bentuk kolonisasi. Perlawanan terhadap wujud subjugasi dan dominasi itu, sayangnya, masih bersifat lokal karenanya kurang mampu membawa hasil yang maksimal. Utama kunci dalam hal ini karena perjuangan kedaerahan berjalan sendiri-sendiri, di samping tentunya karena pengaruh penjajah yang terus menggunakan politik tabrak domba kepada kekuatan kawasan tersebut.

Dalam perkembangannya, munculnya kesadaran bahwa perjuangan berkelakuan nasional yang mampu mempertemukan berbagai kekuatan yang ada. Merupakan suatu kenyataan masa pergerakan Budi Utomo di dalam 20 Mei 1908 hadir dan berhasil menjadi tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional. Lalu disusul gerakan yang lebih tegas dengan lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ikrarnya bahwa kita merupakan satu nusa, satu bani dengan bahasa persatuan etiket Indonesia merupakan satu wujud wawasan kebangsaan yang lulus mewujud dalam tonggak sejarah bangsa. Puncaknya, proklamasi kebebasan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Makna wawasan kebangsaan

Wawasan ialah hasil mewawas, tinjauan, dan pandangan atau konsepsi cara pandang kita. Karena itu, wawasan kebangsaan ini identik dengan wawasan Nusantara di arti sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam menyentuh tujuan nasional yang meliputi perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial adat, ekonomi dan pertahanan kesejahteraan (Suhady dan Sinaga: 2006).

Kebangsaan dari kata bangsa yang berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal turunan, adat, sejarah, serta pemerintahannya sendiri. Kata kebangsaan itu mengandung ciri-ciri golongan suatu bangsa atau dapat serupa berarti kesadaran diri sebagai satu warga dari sejenis negara. Konsep wawasan kebangsaan itu jelas sekali membuktikan konsep sebagai cara tatapan yang dilandasi kesadaran muncul, sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan bangsawan dan bernegara.

Prof Muladi almarhum pernah menyampaikan kalau wawasan kebangsaan adalah jalan pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mendahulukan kesatuan dan persatuan daerah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebulatan atau integrasi nasional itu bersifat kultural, mengandung utama kesatuan ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Semua terangkum dalam satu kesatuan integrasi bangsa. Baik lahir maupun batin, semua bersatu di dalam satu rangkaian emas kesatuan dan persatuan bangsa.

Di dalam hal ini terdapat 3 maksud dari mewujudkan paham kebangsaan itu. Pertama, paham kebangsaan menentukan cara kaum dalam mendayagunakan kondisi geografis, sejarah, sosiobudaya, ekonomi, & politik serta pertahanan kebahagiaan negara ini dalam mencapai cita-cita dan menjamin hajat nasional. Kedua, wawasan kewarganegaraan nasional menentukan bangsa ini di menempatkan diri dalam peraturan hubungan dengan sesama kaum dan dalam pergaulan secara bangsa lain di negeri internasional. Ketiga, wawasan kebangsaan mengandung semangat persatuan buat menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa serta menghendaki adanya pengetahuan dengan memadai tentang tantangan periode kini dan masa mendatang.

Pendidikan karakter

Negeri ini sedang dilanda problematik yang lebih akut daripada sekadar krisis ekonomi maupun politik, yakni gawat karakter, utamanya karakter warga. Berbagai kekerasan melanda negeri ini karena tidak adanya kepercayaan ( trust ) untuk kehidupan yang lebih damai. Korupsi semakin dibantai makin tak henti-hentinya dilakukan. Hal tersebut berawal dari minimnya bersifat dan kejujuran dalam tata kekuasaan.

Dalam konteks yang lebih luas, krisis marga tersebut pasti berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kehidupan publik pada akhirnya hanya merefleksikan nilai-nilai keburukan dan kurang dalam mengaktualisasikan nilai-nilai keluhuran. Di dalam kehidupan politik, sebagai meneladan, dia direduksi sekadar menjelma perjuangan kuasa alih-alih sebuah usaha untuk terjun di dalam proses pencapaian kebajikan bergabung. Seolah politik dan etika tidak ada hubungannya cocok sekali. Agama pun hanya berada di pinggiran, tak berpengaruh apa-apa di pusat kehidupan masyarakat. Akibatnya, kebajikan sebagai dasar kehidupan bangsa seperti civilitas , responsibilitas, keadilan, dan integritas menjadi runtuh.

Aksara bangsa merupakan sistem nilai yang memberikan dorongan bagi peradaban bangsa kita ini untuk maju atau mundur karena ia ialah jati yang melekat dalam muncul pribadi sebuah bangsa. Di kehidupan keseharian, karakter tersebut muncul dan terimplementasikan ke dalam praktik kehidupan sehari-hari warga negara. Karena tersebut, dari apa yang menjelma setiap hari dalam semua lingkaran kehidupan, terefleksikanlah kepribadian bangsa. Bagi setiap kaum terdapat jiwa bangsa ( volkgeist ) yang membedakannya dengan marga lain.

Negara ini menggunakan pembangunan tidak hanya pendirian bangsa, tetapi juga pembangunan karakter. Keduanya merupakan perut hal yang sama-sama diperlukan agar sebagai bangsa eksistensinya tetap dapat dipertahankan. Karena itu, di dalam pembangunan di dalamnya terselip pembangunan karakter bagi para pelakunya. Pembangunan bangsa bukanlah semata-mata membangun aspek-aspek fisik, minus dibarengi dengan yang lebih penting lagi, yaitu aksara yang baik dan meyakinkan.

Negara yang maju peradabannya ditandai kemampuan bangsanya buat mengelola wawasan kebangsaan sehingga menjadi karakter bangsa dengan positif. Negara-negara tersebut bisa untuk berperilaku positif kepada kondisi-kondisi geografis, sejarah, sosiobudaya, ekonomi, dan politik serta pertahanan keamanannya sehingga sanggup menjadi elan vital untuk pembangunan budaya dan sistem masyarakat.

Hal ini mampu melahirkan sikap yang bugar terhadap sesama makhluk serta dunia pada umumnya sehingga pergaulan mereka dalam negeri ini selalu sehat dan menyehatkan. Sejalan dengan itu, Lawrence E Harrison and Samuel P Hutington (2000) dalam Culture Matter: How Values Shape Human Progress  mengatakan nilai dalam setiap budaya memiliki andil yang betul menentukan dalam keberhasilan transisi yang hendak ditentukan.

Kesudahannya, maju atau mundurnya kadar bangsa ini sangat berpegang pada kompetensi yang dimiliki warga negara, yakni wawasan kewargaan ( civic knowledge ), kepintaran kewargaan ( civic skill ), & watak kewargaan ( civic disposition ) (Moses Glorino RP: 2017). Dalam rangka membangun kompetensi tersebut, lembaga pendidikan kita, dari sejak taman bocah hingga perguruan tinggi, mendagang tanggung jawab moral buat membentuk kualitas peserta didik yang berkepribadian kebangsaan lulus, yaitu kepribadian dengan paham kebangsaan yang tinggi.