KOMISI Kejaksaan mendesak pengusutan terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari oleh Kejaksaan Gemilang tidak berhenti pada dugaan pengakuan gratifikasi. Perkara lain yang berpotensi mengikutinya pun harus diusut supaya terang-benderang.

“Iya, kita minta ini (potensi atau dugaan suap berikut TPPUnya) juga bisa didalami (terhadap Jaksa Pinangki), ” kata Ketua Bayaran Kejaksaan Barita Simanjuntak kepada Jalan Indonesia, Sabtu (8/8).

Menurut dia, Komjak mendorong pengungkapan Jaksa Pinangki kudu dilakukan secara utuh, tidak boleh separuh-separuh. Proses penanganannya akan dipantau supaya berjalan dengan baik.

Tidak cuma itu, kata dia, Komjak selalu menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP) Jaksa Pinangki untuk dapat segera diserahkan. Itu guna menganalisa sejauh mana pelanggaran etik yang dikerjakan Jaksa Pinangki dengan terpidana cessie Bank Bali Djoko Tjandra.

“Ini pentingnya kami meminta keterangan dari Jaksa P itu untuk klarifikasi, data dan penjelasan dari yang bersentuhan. Atau pentingnya kami mendapatkan LHP yang adalah kewenangan Komisi buat mendapatkannya agar kami juga bisa melihat apakah hal ini telah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas privat Kejaksaan, ” paparnya.

Sayangnya, kata dia, LHP yang dibutuhkan Komisi Kejaksaan tak kunjung diserahkan oleh Kejaksaan Agung. “Ini yg kami nanti belum dikirimkan ke Komjak, ” pungkasnya.

Seperti diketahui Kejagung mulai melakukan penyidikan kasus dugaan gratifikasi dengan diterima jaksa Pinangki dari terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah.

“(Kasus dugaan gratifikasi) sudah masuk tingkat penyidikan, ” ujarnya.

Menurut Febrie, dugaan gratifikasi yang diterima Pinangki diketahui setelah adanya temuan awal berdasarkan dokumen dan bahan bukti dari Jaksa Agung Bujang Bidang Pengawasan. Pihaknya juga sedang mendalami barang bukti yang diserahkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kepada Kejaksaan Agung besar hari lalu.

“Tiga bukti terkait perjalanan dia (Pinangki), itu telah diterima oleh penyidik dan sudah tiba ditelusuri dan di dalami, ” ujar Febrie.

Namun, Kejagung belum bisa menyimpulkan status tersangka berdasarkan melangsungkan perkara karena alat bukti dengan ada belum cukup. “Sudah tersedia beberapa alat bukti, tapi tersebut belum sampai pada satu kesimpulan dan ini kan masih berlaku penyidikannya, ” tutupnya.

Sebelumnya, MAKI menganjurkan bukti kepada Keja gung peristiwa dugaan gratifikasi jaksa Pinangki. Hal itu terkait dengan pertemuan Pinangki dengan Joko Tjandra di Malaysia saat masih buron

“Justru temuan kami itu adalah diduga oknum jaksa ini, P (Pinangki) ini, membiayai tiketnya Anita (eks penasihat patokan Joko, Anita Kolopaking). Nah lantaran pengertian itu, itu dugaan gratifikasi karena itu dia dapat yang lebih lagi, wong dia menggaji, ” papar Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Dia juga menyebut beberapa dokumen termasuk data penerbangan ke Malaysia berupa tiket. Dokumen-dokumen itu sangat cukup bagi Kejagung untuk meneliti dugaan gratifikasi Pinangki.

Bareskrim Polri tetap mengembangkan pengusutan perihal penerbitan surat jalan sehingga yang bersangkutan longgar keluar-masuk Indonesia. Dalam perkara itu, Brigjen Prasetijo Utomo dan Anita Kolopking telah ditetapkan sebagai tersangka. Anita Kolopaking yang kemarin diperiksa penyidik Bareskrim merupakan kunci di balik kedekatan Joko Tjandra & Prasetijo.

Penyidik juga terus mengusut urusan hilangnya nama Joko dari daftar red notice. Terkait perkara itu, Irjen Napoleon Bonaparte dicopot lantaran jabatannya sebagai Kadiv Hubungan Universal Polri dan Brigjen Nugroho Wibowo dari posisi Sekretaris NCB Interpol Indonesia.

Bareskrim telah pula berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Pembicaraan Ke uangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dalam perkara penghapusan red notice Joko. (OL-13)