MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah akan memprioritaskan kebijakan bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pembangunan ekonomi nasional pada saat pandemi covid-19. Karena itu, pihaknya mendorong agar belanja pemerintah diprioritaskan bagi produk-produk UMKM.

“Jika BUMN serta pemerintah belanja dari UMKM, UMKM akan menggeliat bangkit, ” introduksi Teten ketika berkunjung ke Rekan Kranggan, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (19/6).

Disebutkan, UMKM merupakan salah kepala sektor yang paling terpuruk pada masa pandemi ini. Karena itu, tambahnya, KemenKop dan UKM mencari jalan menjalin kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar instansi pemerintah dan BUMN memilih produk UMKM dalam pemasokan barang.

“Ada sekitar Rp735 triliun taksiran belanja pemerintah di 2020. Diharapkan program ini juga  mendukung gerakan Belanja Buatan Indonesia, ” jelasnya.

Dianggap, pemerintah telah merumuskan sejumlah bagian kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan UMKM yang terpuruk di tengah pandemi seperti mendorong 98% pelaku usaha mikro dan ultra mikro buat masuk ke dalam kelompok miskin baru.

“Saya usul agar mereka merembes ke dalam kelompok miskin perdana, supaya mendapatkan bantuan sosial, sebab program bansos diperluas, ” ungkapnya.

Selain itu, kata Menkop dan UKM, pihaknya meminta adanya penundaan kredit dan bunganya hingga 6 bulan, karena sebagian besar UMKM mengalami masalah keuangan. Teten menjelaskan, pihaknya akan menyediakan pembiayaan dengan pajak yang disubsidi sehingga cashflow teratasi.

“Sebagian besar UMKM yang mengalami urusan keuangan cashflow, tidak sanggup memenuhi cicilan dan bunganya. Kita sediakan pembiayaan, agar mereka masuk di dalam program restrukturisasi penundaan cicilan enam bulan. Pajak disubsidi, diharapkan cashflow diatasi, ” ujarnya.

Teten menambahkan saat ini masih ada Rp129 triliun dari Rp190 triliun Kredit Cara Rakyat (KUR) yang belum disalurkan. “Jumlah KUR yang belum disalurkan tersebut cukup sebagai modal kegiatan. Bahkan masih ada Rp2, 7 triliun untuk 266 koperasi dengan mengalami hal serupa, dan bunga 3% selama 20 bulan, ” jelasnya.

Terakhir, Teten meminta UMKM kudu berinovasi dan beradaptasi dengan market baru. Karena, menurut Teten, status seperti ini menuntut pelaku cara, termasuk UMKM, untuk melakukan perubahan dan adaptasi market baru.

“Saat ini baru 13% atau 8 juta pelaku UMKM yang terhubung online, sehingga diperlukan pendampingan, pelatihan digital marketing, serta kerja sama dengan sektor usaha besar. “Kita siapkan berbagai program, di antaranya pelatihan digital marketing dan kerja sesuai dengan usaha besar, ” pungkasnya. (E-3)