GURU Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Kepala Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Hermanto Siregar menilai solusi untuk memajukan kesejahteraan petani yakni dengan harus ditetapkannya harga kecil yang wajar untuk petani.

“Untuk komoditas-komoditas yang cukup strategis harus ada jaminan harga minimum yang biasa untuk petani yang melahirkan komoditas-komoditas tersebut, ” cakap Hermanto saat dihubungi, Rabu (24/3).

Hal itu biar mencegah penurunan harga dengan signifikan atau meski terjadi penurunan petani serta penyalur masih mengalami keuntungan.

Cara kedua yakni sarana produksi atau input-input yang digunakan petani dalam budidaya usaha tani juga harus ada dalam jumlah memadai di setiap waktu, sehingga petani bisa membelinya dengan nilai terjangkau dan kualitas yang baik.

“Ini penting biar biaya-biaya yang dibayar petani relatif murah. Ketiga, terusan pemasaran hasil-hasil pertanian perlu diefisienkan, misalnya dengan menggunakan teknologi digital, sehingga harga dan marjin yang diperoleh petani menjadi lebih luhur dan berkeadilan, ” ujar Hermanto.

“HPP (harga pembelian pemerintah) memang ada untuk gabah, tapi saat-saat panen seperti sekarang banyak petani padi yang justru menyambut harga di bawah HPP, ” tambahnya.

Hermanto menghargai pembangunan pertanian Indonesia cenderung bertujuan ke arah pengembangan produksi pangan daripada pengembangan kesejahteraan petani.

“Memang ada disebut sasaran peningkatan perolehan petani, namun pada kenyataannya tidak ada jaminan perolehan bagi petani. Bahkan garansi harga minimum terhadap harga komoditas pertanian saja tidak ada atau tidak efektif implementasinya, ” jelasnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI mengungkapkan bahwa penghasilan petani di Indonesia masih terbilang rendah. Bersandarkan data sensus 2013 BPS bahwa rata-rata lahan per rumah tangga petani di Indonesia hanya 0, 66 hektare. Bahwa pendapatan petani per musim tanam merupakan Rp4, 95 juta/per hektare atau per bulan kira-kira Rp1, 25 juta/bulan. (OL-8)