PEMPROV DKI Jakarta dinyatakan kalah oleh Persen Informasi DKI Jakarta dalam gugatan keterbukaan informasi melanggar banjir Jakarta 2020 melayani Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Akibat hal itu, Pemprov DKI Jakarta harus membuka sebanyak 20 salinan informasi terkait kejadian banjir Jakarta. Namun demikian, LBH Jakarta menyatakan masih ada tiga dokumen dari total 20 dokumen yang belum dibuka

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza menyatakan Pemprov DKI sudah membuka seluruh dokumen dengan dituntut oleh LBH Jakarta.

“Kami menghormati keputusan daripada pengadilan. Perlu di tahu dari 20 yang dalam tanya LBH sesungguhnya telah kami jawab, ” introduksi Ariza di Balai Kota, Selasa (9/3).

Ia berhelat ada perbedaan persepsi terpaut permintaan tiga dokumen yang lainnya. Tiga dokumen yang belum dibuka terkait banjir Jakarta 2020 yakni dokumen yang menjelaskan hasil pertimbangan pemenuhan standar pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak asosiasi dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir, salinan yang menjelaskan dampak sosial dan ekonomi bagi objek banjir, dan dokumen yang menjelaskan ganti kerugian yang diberikan bagi masyarakat dengan mengalami kerugian pascabanjir.

Baca juga: Pemkot Jaktim Percepat Pembentukan Tiga Waduk di Cipayung

“Namun, ada 3 pertanyaan yang bukan tidak terjawab. Tapi perbedaan persepsi. Dan kami trus mengabulkan koordinasi diantaranya standar pelayanan minimum, ” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu melanjutkan, perihal ganti rugi korban bencana memang diatur pada undang-undang. Namun, menurutnya, ada hal-hal atau kebijakan pemerintah yang tidak bisa dituntut ganti rugi apabila belum dilakukan.

“Negara bertanggung tanggungan atas fakir miskin. Negeri bertanggung jawab dengan pendidikan. Kalau belum semua apa mau tuntut negara untuk ganti rugi? Yang penting semua masyarakat, lihat komitmen, konsistensi, dan upaya yang dilakukan. Mengarah kesitu. Tidak seperti membalikkan tangan, ” tukasnya.

“Banjir tidak hanya di Jakarta, di Indonesia bahkan di dunia tersedia banjir. Terus kita bakal nuntut ke pemerintah, daerah, kabupaten? Karena ada banjir harus ganti rugi? Tak seperti itu. Namun, ana bertanggung jawab memberikan pelayanan evakuasi pencegahan dengan kalender banjir termasuk memberikan bansos dan lain-lain, ” imbuhnya. (OL-4)