KONDISI ketidakpastian yang dihadapi di masa pagebluk Covid-19 harus direspons dengan metode kelola pemerintahan yang baik di menanganinya.

“Tidak ada satu pun cara penanganan Covid-19 yang bisa pasti diaplikasikan di setiap daerah. Karena itu saya sepakat bila setiap daerah diberi kewenangan untuk menentukan strategi penanganan sesuai karakteristik tantangannya masing-masing, ” kata Lestari Moerdijat saat menyampaikan kata penutup di dalam diskusi online bertema Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia, Rabu (27/5).

Namun, jelas Rerie sapaan familier Lestari, pemerintah daerah tidak sendiri, harus didukung pemerintah pusat.  

“Tata kelola yang komperhensif membutuhkan penyerasian yang baik antara pemerintah tengah dan daerah, ” ujar Legislator Partai NasDem itu.

Diskusi itu dimoderatori tenaga ahli Wakil Ketua MPR RI Luthfy Asyyaukanie PhD itu digagas Forum Diskusi  Denpasar 12 bersama Dewan Pimpinan Pusat Golongan NasDem Bidang Kebijakan Publik.

Hadir jadi narasumber dalam diskusi yang dihadiri 100 peserta itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,  
Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI bidang Penyerapan Aspirasi Bangsa dan Daerah Luthfi Mutty,  
jurnalis senior Saur Hutabarat serta 
Tenaga Ahli Menteri Kesehatan bidang Ekonomi Kesehatan Mohammad Subuh.

Ridwan Kamil dalam diskusi tersebut berbagi pengalaman dalam menangani epidemi Covid-19 di wilayahnya.

Menurut Ridwan, secara jumlah penduduk Jawa Barat 50 juta orang, setara dengan jumlah penduduk Korea Selatan dan besaran anggaran hanya 1 persen daripada Korea Selatan, membutuhkan kesabaran serta kreativitas dalam pengendalian Covid-19 pada wilayahnya.

Sejauh ini, menurut Ridwan, pihaknya melakukan lima nilai kepemimpinan dengan dilakukannya di Jawa Barat pada melakukan pengendalian Covid-19.

“Pertama kita harus proaktif. Sebelum pemerintah pusat melangsungkan test Covid-19, kami sudah melakukannya, ” ujar Ridwan.

Nilai berikutnya ialah transparan dalam menyajikan data, dasar pengambilan keputusan harus secara keilmuan, inovatif untuk memenuhi kelengkapan peralatan dan kolaboratif atau bekerjasama dengan banyak pihak untuk merealisasikan sebanyak langkah pengendalian Covid-19.

Sementara, Luthfi Mutty berpendapat, wabah Covid-19 dalam prospek pemerintahan menyadarkan kita bahwa ada masalah dalam hubungan pemerintah induk dan daerah.

Masalah tersebut, menurut Luthfi, karena pemerintah belum mampu mewujudkan sejumlah fungsi manajemen antara asing fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan baik.

Akibatnya, tambah tempat, produk kebijakan yang dihasilkan molek pemerintah pusat dan sejumlah negeri daerah malah menimbulkan ketidakpastian pada tengah masyarakat.

Sementara itu Saur Hutabarat menilai upaya pengendalian Covid-19 pada Negara juga terkendala dengan ragam komunikasi pemerintah kepada masyarakat, yang hanya melulu mengedepankan data.

Dalam paparannya, Saur menunjukkan video bagaimana Gubernur New York, Andrew M Cuomo mengajak warganya memakai masker pada masa pandemi Covid-19, dengan menanamkan pemahaman kepada warganya untuk saling menghargai orang lain.  

Tidak secara instruksi, tambah Saur, tetapi secara contoh atau cerita yang menginspirasi untuk mewujudkan kebersamaan menghadapi pandemi.

“Dalam komunikasi di masa krisis kaya saat wabah Covid-19 ini, seharusnya gaya komunikasi pemerintah kepada terbuka lebih didasari pendekatan ke bani adam bukan sekadar mengumumkan statistik, ” ujar Saur.

Menanggapi hal itu Mohammad Subuh mengungkapkan dalam pengendalian Covid-19, upaya yang dilakukan pemerintah sudah berdasarkan pertimbangan ilmiah dan cocok standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

“Distrust yang terjadi di tengah bangsa dalam penanganan Covid-19 saat jni, harus dijawab dengan langkah serta tindakan yang jelas, ” imbuhnya. (OL-8).