SETIAP aktivitas masyarakat di dunia digital tak terlepas dari data, termasuk information pribadi. Pasalnya, setiap akses ke akun atau platform digital akan membutuhkan data pribadi seperti nama pengguna dan kata sandi.

Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan semua pihak harus berperan aktif dalam melindungi data pribadi.

“Semua pihak harus melindungi. Negara harus melindungi, makanya negara harus membuat undang-undangnya. Soal pemilik data, butuh sosialisasi pemahaman hak-hak mereka, ” ungkap Semuel, di Jakarta, Selasa (28/7).

Pemerintah, kata dia, terus menjaga keberlangsungan ekonomi digital di Indonesia oleh cara melindungi data pribadi. “Kemenkominfo mengawasi perlindungan data masyarakat Indonesia secara berkala, ” paparnya.

Sebagai limiter, Kemenkominfo mengawasi hal itu sesuai amanat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Berkaitan dengan sistem keamanan, Kemenkominfo berkoordinasi dengan instansi pengawas dan penegak hukum. “Pemerintah terus memastikan agar digital eco­nomy, khususnya e-commerce, berjalan baik dan lancar tanpa gangguan peretas data. Tiap usaha peretasan data akan ditindaklanjuti agar tidak mengganggu jalannya web commerce di Indonesia, ” tandasnya.

Di sisi lain, pihaknya tengah menggodok RUU Perlindung­an Data Pribadi (PDP) sebagai landasan hukum untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, serta perlindungan data pribadi milik warga negara Indonesia.

Substansi pengaturan RUU PDP itu meliputi jenis data pribadi, larangan dalam penggunaan data pribadi, hak pemilik data pribadi, pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi, pemrosesan data pribadi, penyelesaian sengketa, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan information pribadi, kerja sama internasional, move data pribadi, peranan pemerintah lalu juga masyarakat, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

Data pribadi ialah tiap data tentang seseorang baik yg identifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan oleh informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui cara elektronik dan atau nonelektronik sebagaimana diatur dalam PP No 71/2019 tentang PSTE dari RUU PDP.

Harus dilindungi
Secara terpisah, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menyatakan selain regulasi yg dihadirkan pemerintah, masyarakat harus mempunyai kesadaran melindungi data pribadi.

“Data tak ubahnya seperti aurat. Harus dilindungi dan punya kesadaran melindungi. Pasalnya, data pribadi kini digunakan sebagai bahan bakar atau energi buat menjalan­kan industri 4. 0. Period big data, era fintech, internet of things, datalah yang jadi energi. Jadi, regulasi mengenai perlindung­an data pribadi sifatnya urgent, ” beber Willy.

Terkait kelanjutan RUU PDP, Willy menyampaikan pihaknya bakal membahas pada 15 Agustus mendatang. Sejumlah poin penting dalam RUU itu antara lain kedaulatan data warga negara, posisi negara dan korporasi dalam mengelola data agar tidak terjadi penyalahgunaan, badan mana yg akan menjadi pihak pengelola data, dan sanksi bagi korporasi yang melakukan penyalahgunaan data.

“RUU PDP terkait amat urgent. Kita sudah hidup di era digital. Semua orang berbelanja melakukan transaksi, itu gunakan data pribadi. Namun, untuk kesadarannya belum terba­ngun. Karena itu, terkait menjadi bagian penting, ” tutup Willy. (Ata/S3-25)