KETUA Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan anggaran banjir kudu difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan kapasitas minuman tertampung. Jika tidak, sudah dipastikan banjir akan tetap ancaman rutin bagi DKI Jakarta setiap tahun.

“Saya selaku ketua pansus tidak bosan-bosannya mengingatkan anggaran harus difokuskan ke pembangunan infrastruktur yang tentu dampaknya meningkatkan kapasitas daya tampung tirta, ” kata Zita di Jakarta, kemarin.

Menurut Zita, kapasitas sungai masa ini di Jakarta hanya mutlak 950 meter kubik per detik. Karena itu, rata-rata debit tirta (banjir) tahunan mencapai 2. 100-2. 650 meter kubik per detik. “Jadi, fokus di situ selalu. ” ujar Zita.

Dia menambahkan, Pemprov DKI juga dinilai perlu meningkatkan perluasan lahan hijau dan tanah resapan air.

Menurut Zita, ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta kini hanya 9, 98%. Padahal, luasan RTH yang dibutuhkan untuk meminta air sebesar 30%.

Karena itu, Zita mengkritik Pemprov DKI yang berencana mengandalkan sumur resapan. Nyatanya, jumlah sumur resapan di Jakarta hanya 1. 772 titik. Padahal, total sumur resapan yang dibutuhkan sebesar 1, 8 juta titik.

“Tentu tersebut hal yang mustahil untuk menghilangkan genangan dalam 6 jam. Tersedia beberapa rekomendasi lainnya yang penuh sedang disusun Pansus Banjir serta segera insya Allah selesai kamar ini, ” ujar Zita.

Zita kendati menilai Pemprov DKI mulai ingat dan serius dalam menangani permasalahan banjir. Hal itu terlihat dari postur anggaran banjir pada 2021, mayoritas digunakan untuk pembangunan infrastruktur banjir.

Dengan kondisi itu, lanjut Zita, manfaat dari program penanganan banjir baru bisa dirasakan dua datang tiga tahun ke depan.

Sementara tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengucapkan anggaran untuk penanganan banjir dengan disiapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Tatkala (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) 2021 mencapai Rp4, 05 triliun.

Besaran dana tersebut diterima sejak pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp3, 1 triliun, sedangkan sisanya dari APBD DKI Jakarta.

“Karena memang masalah di Jakarta tersebut ada tiga, yakni macet, banjir, dan pandemi covid-19. Untuk banjir ini, saya minta komitmennya untuk kerja yang betul, ” ujar Prasetio.

Nantinya, Dinas Sumber Daya Minuman (SDA) DKI akan berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga DKI buat penanganan banjir. Upaya tersebut dikerjakan agar banjir yang diakibatkan program revitalisasi trotoar di sejumlah daerah di Jakarta tidak terulang.

Kepala Biro SDA DKI Juaini menjelaskan beberapa besar dari anggaran banjir itu akan digunakan untuk pembebasan lahan seperti dalam proyek pelebaran kali dan pembangunan waduk.

Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan & rehabilitasi sistem polder pengendali banjir, revitalisasi pompa pengendali banjir, serta pembangunan tanggul pengaman pantai (NCICD A).

Berikutnya ialah pembangunan drainase lurus, perencanaan dan pengembangan flood supporting information system, dan penataan wilayah Kota Tua. (Ssr/Hld/J-1)