Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan dalam kondisi stabil dan terjaga dalam tengah upaya pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Terciptanya stabilitas sektor keuangan sebagai hasil nyata serangkaian kebijakan provokasi yang dikeluarkan secara koordinatif cara oleh Pemerintah dari sisi fiskal, OJK dari sisi sektor keuangan maupun Bank Indonesia dari bagian moneter, yang kesemuanya bersifat pre-emptive dan extraordinary.

OJK telah mengerahkan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk mengelola stabilitas pasar keuangan (Pasar Ekuitas dan Surat Utang) serta meringankan beban masyarakat, pelaku sektor rileks dan UMKM serta pelaku cara lainnya sekaligus menjaga stabilitas dan kinerja lembaga jasa keuangan. Lebih lanjut, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan keyakinan pelaku pasar sehingga mampu memajukan capital inflows dan sebaliknya menahan capital outflows.

Relaksasi kebijakan restrukturisasi nama oleh OJK yang diperkuat secara kebijakan Pemerintah di sisi fiskal yang countercyclical melalui pemberian sumbangan bunga dan penempatan dana pemerintah di bank umum serta ditopang oleh kebijakan moneter Bank Nusantara yang akomodatif melalui penurunan suku bunga acuan dan quantitative easing, terbukti telah membantu lembaga kebaikan keuangan dan pelaku usaha untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya di tengah pandemi.

Sejauh ini OJK telah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang akomodatif dan forward looking, pokok dan terarah, yang diharapkan bisa mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dan mengoptimalkan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). OJK pula secara proaktif melakukan pemantauan & koordinasi tidak hanya di pusat, namun juga di daerah-daerah melalaikan kepanjangan tangan kantor regional atau kantor OJK di daerah-daerah. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat proses identifikasi sekaligus mengatasi berbagai tahanan yang ada. OJK meyakini perbaikan ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan di daerah-daerah pada gilirannya hendak menopang pemulihan ekonomi nasional yang lebih solid dan cepat.

OJK menilai, untuk membangkitkan perekononomian nasional melalui pemulihan yang solid dan cepat tersebut perlu dilakukan berbagai cara dengan membuka aktivitas masyarakat dengan bertahap dan terukur dengan langgeng disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut, OJK akan melanjutkan relaksasi restrukturisasi langsung lancar dan penetapan restrukturisasi cuma satu pilar sebagaimana diatur dalam POJK 11/2020 yang seiring serta sinergis dengan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia.

OJK juga mendukung agenda pemerintah dalam PEN dan mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan (SJK) baik dalam menggerakkan roda perekonomian melalui dukungan pembiayaan pada cara bersifat padat karya dan ataupun memiliki multiplier effect yang luhur serta berperan menyalurkan program bansos kepada masyarakat.

OJK juga mempercepat digitalisasi sektor jasa keuangan (SJK) untuk merespon perubahan gaya hidup klub dan proses bisnis di bermacam-macam sektor yang sudah go digital di masa pandemi ini. Di IKNB dan pasar modal, OJK juga melanjutkan reformasinya sehingga bisa membentuk IKNB dan pasar modal dengan resiliensi yang baik. Di akhirnya OJK berkeinginan kuat buat dapat menjaga sentimen pasar lestari positif melalui peningkatan kualitas dan efektivitas komunikasi dan koordinasi.

Sementara tersebut, realisasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan hingga posisi 7 September 2020, nilai restrukturisasi mencapai Rp884, 5 triliun dari 7, 38 juta debitur. Keringanan kredit itu dinikmati sebanyak 5, 82 juta karakter UMKM dengan nilai Rp360, 6 triliun. Sementara 1, 56 juta non UMKM memperoleh keringanan rekognisi senilai Rp523, 9 triliun.

Sedangkan realisasi restrukturisasi perusahaan pembiayaan (PP), mematok 8 September 2020 telah mencapai Rp166, 94 triliun dari 4, 55 juta kontrak pembiayaan lantaran perusahaan pembiayaan.

Stabilitas sektor keuangan sedang terjaga

Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan pada September ini mencatat perekonomian global dan domestik secara berlahan mulai menunjukkan signal perbaikan, terlihat dari peningkatan perdagangan global dan indikator ekonomi di beberapa negeri utama dunia, meskipun perbaikan tidak merata.

Di level domestik, data zona riil terutama sektor eksternal tetap mencatatkan kinerja  positif, dimana bayaran pemerintah, khususnya program PEN, serupa mengalami akselerasi yang menggembirakan. Tapi, ketidakpastian di pasar keuangan terpantau sedikit meningkat didorong, antara asing, oleh penyebaran Covid-19 di beberapa negara yang kembali meningkat serta tensi geopolitik yang meningkat kelanjutan memanasnya kembali perang dagang AS-Tiongkok dan ketidakpastian Brexit.

Meningkatnya ketidakpastian itu mendorong kenaikan volatilitas di pasar keuangan global dan domestik selama September 2020. Hingga 18 September 2020, pasar saham dan rekan SBN melemah dengan IHSG mendarat sebesar 3, 42% mtd dan yield rata-rata SBN naik sejumlah 4, 9 bps mtd.

Pelemahan rekan saham dan SBN tersebut turut didorong aksi investor nonresiden dengan mencatatkan outflow sebesar Rp169, 22 triliun sejak awal tahun 2020 hingga bulan laporan ini (ytd). Investor nonresiden tercatat melakukan sarang sell di pasar saham dan SBN masing-masing sebesar Rp11, 67 triliun mtd dan Rp9, 63 triliun mtd (ytd pasar saham: net sell Rp39, 67 triliun; ytd pasar SBN: net sell Rp129, 55 triliun).

Di tengah kelanjutan tersebut, maka secara international best practices pendekatan pengawasan secara terintegrasi dinilai mampu mensinergikan langkah mitigasi di tengah pandemi dan memaksimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, baik melalui pemberian stimulus yang memberikan ruang gerak lebih dingin bagi sektor riil (demand side) maupun implementasi Program PEN mencuaikan sektor keuangan (supply side).

OJK serupa secara aktif melakukan pemantauan kepada pengelolaan penempatan dana pemerintah ke perbankan umum baik di gabungan HIMBARA yang sebesar Rp 30 triliun maupun kelompok BPD dengan sebesar Rp 11, 5 triliun, yang secara umum telah membuktikan perkembangan menggembirakan. Komitmen realisasi pembagian dana tersebut melalui penyaluran kredit sudah berjalan sesuai dengan guidance pemerintah. Sampai dengan 14 September 2020, realisasi penyaluran kredit pada penempatan dana di kelompok HIMBARA telah mencapai Rp 119, 8 triliun kepada 1, 5 juta debitur. Sedangkan untuk kelompok BPD, sampai dengan 16 September 2020 tercatat kredit yang telah tersalurkan sebesar Rp 7, 4 triliun.

Intermediasi industri perbankan pada Agustus 2020 tercatat masih mampu tumbuh meyakinkan sebesar 1, 04% yoy. Tetap capaian ini merupakan hal dengan cukup mengesankan di tengah pandemi Covid-19 yang masih menggelayuti perekonomian nasional. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) mampu tumbuh di kelas tinggi sebesar 11, 64% yoy, didorong oleh pertumbuhan DPK BUKU 4 yang mencapai 15, 37% (yoy). Sementara itu, industri asuransi tercatat mampu menghimpun pertambahan premi sebesar Rp20, 5 triliun (Asuransi jiwa: Rp14, 5 triliun & asuransi Umum & reasuransi: Rp6, 0 triliun).

Hingga 22 September 2020, di Pasar Modal jumlah permohonan umum yang dilakukan Emiten menyentuh 132, dengan total nilai penghimpunan dana mencapai Rp84, 90 triliun. Dari jumlah penawaran umum itu, 45 diantaranya dilakukan oleh emiten baru. Sementara itu, dalam pipeline saat ini masih terdapat 39 emiten yang akan melakukan permintaan umum, dengan total penawaran diperkirakan mencapai Rp17, 34 triliun.

Profil efek lembaga jasa keuangan pada Agustus 2020 masih terjaga pada level yang manageable dengan rasio NPL gross tercatat stabil sebesar 3, 22% dan rasio NPF sebesar 5, 2%. Risiko nilai tukar perbankan dapat dijaga pada lapisan rendah terlihat dari rasio Kondisi Devisa Neto (PDN) sebesar 1, 62%, jauh di bawah periode batas ketentuan sebesar 20%.

Sementara tersebut, likuiditas dan permodalan perbankan berharta pada level yang memadai. Bohlam 16 September 2020, rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK terpantau pada level 143, 16% dan 30, 47%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Permodalan Lembaga jasa keuangan juga terjaga stabil pada golongan yang memadai. Capital Adequacy Ratio (CAR) bank umum konvensional (BUK) tercatat sebesar 23, 16% serta Risk-Based Capital industri asuransi atma dan asuransi umum masing-masing sebesar 506% dan 330%, jauh dalam atas ambang batas ketentuan sejumlah 120%.

Ke depan, OJK terus tetap memperkuat pengawasan terintegrasi untuk mampu mendeteksi lebih dini potensi risiko terhadap stabilitas sektor jasa keuangan dan juga mendukung terlaksananya agenda PEN secara menyeluruh guna mengakselerasi pemulihan ekonomi.

OJK juga melakukan penilikan dan asesmen terhadap perkembangan pandemi Covid-19 serta meningkatnya tensi geopolitik global/regional untuk menakar dampaknya terhadap perekonomian dan sektor keuangan. Pada situasi dan kondisi saat ini, OJK senantiasa mempersiapkan kebijakan preemptive dan forward looking serta mengeluarkan kebijakan tersebut secara tepat periode. Tak kalah pentingnya, OJK pula terus memperkuat koordinasi dengan semesta otoritas terkait dan segenap pengelola kepentingan (stakeholders) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. (RO/OL-10)