KEGADUHAN yang muncul dari daya gempa kuat yang memunculkan tsunami di selatan Pulau Jawa sebab hasil kajian peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB) seharusnya segera disikapi dengan audit analisis risiko tata ruang, khususnya di wilayah pantai.

Situasi itu ditegaskan oleh Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Wawasan Indonesia (LIPI) Eko Yulianto. Ia mengatakan aspek penting pertama dengan harus dikelola adalah tata kawasan wilayah pantai seperti sepadan pantainya dipatuhi.

“Jika aturan sempadan pantai dipatuhi, maka seharusnya tidak perlu melorot korban jiwa atau setidaknya korban jiwa dan kerugiannya akan bisa diminimalkan, ” kata Eko masa dihubungi Media Indonesia, Senin (28/9).

Situasi itu, menurut Eko dapat dipandang dari kasus tsunami selat Sunda 2018 dan Palu 2018. Kedua tsunami ini terhitung tsunami mungil yang inundasi atau jarak penuh air yang sampai ke darat akibat penjalaran gelombang tsunami cuma mencapai sekitar 200 meter sejak garis pantai.

“Melakukan analisis risiko tsunami secara mendetil menjadi salah utama kunci yang perlu dilakukan untuk digunakan sebagai dasar dalam manajemen tata ruang wilayah pantai, ” lanjutnya.

Ia mengatakan hal ini menjadi penting, meskipun seringkali diklaim bahwa peta risiko tsunami itu telah ada tapi baik kualitas masukan maupun skala petanya sangat tidak memadai untuk digunakan sebagai basis bagi mitigasi risiko tsunami secara umum maupun basis tata ruang secara khusus.

Belajar dari Jepang
Dalam hal metode ruang wilayah pantai ini, sirih Eko, Indonesia bisa belajar dari yang dilakukan oleh Jepang dengan dilanda tsunami pada 2011 awut-awutan. Setelah kejadian itu, wilayah- wilayah yang terlanda tsunami Risiko tidak boleh dihuni lagi atau bisa dihuni dengan persyaratan sangat erat.

“Strategi ini akan sangat baik bila kita adopsi tentunya setelah mempertimbangkan faktor-faktor lokal, ” tandasnya.

Eko juga menyebut, shelter/tempat evakuasi juga penting mengingat golden time yaitu kelainan waktu antara gempa hingga tsunami mencapai daratan di wilayah Indonesia relatif pendek atau kebanyakan invalid dari 10 menit.

“Sementara tsunami mampu terjadi dalam kondisi terburuk misalnya malam hari, hujan dalam kepadatan lalin orang yang mengevakuasi diri maka menyediakan shelter/tempat evakuasi tengah tsunami menjadi penting, ” cakap Eko.

Ia menambahkan shelter ini tidak harus dibangun secara khusus namun bisa dengan memfungsigandakan bangunan-bangunan dengan sudah ada jika kondisi genting terjadi. Tentunya bangunan-bangunan yang ditetapkan sebagai shelter pada saat perihal darurat juga sudah diuji kepatutan dan kekuatan bangunannya.

Pemerintah pun, katanya, harus menanamkan kesadaran dan wawasan pentingnya evakuasi mandiri kepada klub, sehingga guncangan gempa (khususnya gempa yang kuat guncangannya dan ataupun gempa yang lama guncangannya) menjelma peringatan dini dan tanpa kudu bergantung pada sistem peringatan dini tsunami (InaTEWS).

Hal ini menurutnya dikarena berbagai hal dapat mengganggu efektivitas InaTEWS. Misalnya, guncangan gempa dapat jadi merusak berbagai sarpras InaTEWS termasuk pasokan listrik sehingga InaTEWS menjadi tidak berfungsi. “Bencana sangat erat kaitannya dengan attitude/perilaku bani adam. Teknologi/Sistem Peringatan Dini hanyalah instrumen bantu yang tidak terlalu menolong jika perilaku manusianya tidak bisa tertib dan semaunya sendiri, ” pungkasnya. (H-2)