TIONGKOK  mengancam mengambil langkah-langkah yang sesuai setelah pemerintah Inggris akan mengusulkan hak tinggal dan kewarganegaraan pada jutaan warga Hong Kong sesudah Beijing memberlakukan hukum keamanan nasional di bekas jajahan Inggris itu.

Pakar bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian mengatakan langkah-langkah Inggris melanggar norma hubungan internasional serta Tiongkok berhak untuk mengambil kesibukan balasan.   “Inggris harus menanggung semua konsekuensi dari ini, ” katanya seperti dikutip South China Morning Post, kemarin.

Kedutaan Besar Tiongkok di Inggris kemarin juga meminta langkah Inggris itu melanggar nota kesepahaman 1984 yang dipertukarkan kurun London dan Beijing mengenai status warga Hong Kong setelah kedaulatan atas kota dipindahkan ke Beijing pada 1997.

Menurut memorandum itu, orang-orang di Hong Kong yang muncul sebelum serah terima 1997 memenuhi syarat untuk paspor nasional Inggris (luar negeri), kelas kewarganegaraan Inggris yang tidak memberikan hak letak di Inggris.

“Jika pihak Inggris berkeras untuk secara sepihak mengubah praktik-praktik yang relevan, ini tidak hanya melanggar posisi dan komitmen itu sendiri, tetapi juga melanggar dasar internasional dan landasan hubungan internasional, ” kata juru bicara Kedubes Tiongkok itu. Ia menambahkan, awak Hong Kong ialah warga negeri Tiongkok.   “Kami dengan jelas menentang ini dan berhak untuk mengambil tindakan yang sesuai. ”

AS menghukum Tiongkok

DPR AS mengeluarkan undang-undang (UU) bernama The Hong Kong Autonomy Act  pada Rabu (1/7) untuk mendera Tiongkok yang telah mengesahkan UU keamanan nasional untuk Hong Kong.

Susunan itu  akan memberikan sanksi bagi  perbankan yang melakukan bisnis secara pejabat Tiongkok yang terlibat dalam menerapkan hukum keamanan nasional dalam Hong Kong.
Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan penerapan UU keamanan nasional oleh pemerintah Tiongkok ialah penumpasan yang brutal di Hong Kong. Langkah DPR AS itu disahkan dengan pengesahan bulat.

Itu mencerminkan kekhawatiran di Washington atas pemberlakuan UU keamanan Tiong­kok yang dilihat sebagai akhir daripada otonomi daerah yang memungkinkan petunjuk jajahan Inggris itu untuk tumbuh sebagai pusat keuangan internasional.

Senat AS  meloloskan undang-undang serupa minggu lulus. Namun, di bawah aturan Konvensi AS, RUU itu harus balik ke Senat dan disahkan dalam sana sebelum dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani Presiden Donald Trump atau veto.

Sebelumnya, Pelosi mewujudkan penampilan yang tidak biasa dalam sebuah komite dengar pendapat mengenai situasi di Hong Kong. Dia menyebut mulainya kematian prinsip mulia negara dua sistem.

“Undang-undang keamanan nasional itu ialah tindakan brutal, tindakan keras terhadap rakyat Hong Kong, yang dimaksudkan untuk menghancurkan kemandirian yang dijanjikan, ” kata Pelosi pada sidang Komite Luar Jati DPR, Rabu (1/7). (SCMP/CNBC/I-1)