KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani melahirkan, hingga akhir 2021 jumlah vaksin yang berpotensi diterima dalam program vaksinasi mengangkat royong mencapai 55 juta dosis.

“Dalam vaksinasi mengangkat royong ini kita mampu menggunakan Sinopharm, Moderna, Sputnik, Johnson & Johnson. Yang sudah di-secure pemerintah daripada Sinopharm dan Moderna 20, 2 juta vaksin, ” kata Rosan dalam webinar ALUMNAS, Rabu (3/3).

“Lalu dari pembahasan pemerintah pula kabarnya dari Sputnik jadi mengirim 35 juta vaksin sampai akhir tahun, maka ada sekitar 55 juta vaksin di 2021 itu, ” sambungnya.

Rosan memasukkan, vaksinator dalam program vaksinasi gotong royong juga kudu didatangkan oleh pelaku cara dan tidak mengandalkan pemerintah. Hal itu merupakan titah dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain itu, untuk importasi vaksin dalam program vaksinasi gotong royong juga hanya dilakukan oleh Bio Farma. Namun Rosan mengatakan, peluang pelaku usaha juga mampu mengimpor vaksin untuk memenuhi kebutuhan di masa kelak.

Setidaknya sekitar 8. 000 perusahaan telah mendaftar buat mengikuti program vaksinasi mengangkat royong. Rosan bilang, rencana ini akan mengakselerasi daftar pemerintah untuk mencapai kekuatan komunal (herd immunity).  

Baca juga:   Epidemiolog: Tidak Jadi Herd Immunity dalam Masa Dekat

Dia berharap rencana vaksinasi gotong royong mampu bergulir pada April 2021. “Jadi pada awal April hopefully vaksin gotong royong bisa roll out. Segenap tetap harus melakui cara BPOM EUA dan harus mendapatkan setifikasi halal sebab MUI. Prioritas tentu mau untuk zona merah serta perusahaan yang padat susunan, ” jelasnya.

Aturan vaksinasi mandiri atau gotong royong dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019, yang ditandatangani pada Rabu (24/2).

Pada pasal 3 tertulis, vaksinasi covid-19 dilakukan oleh pemerintah pusat. Negeri pusat dalam melaksanakan vaksinasi covid-19 melibatkan pemerintah kawasan provinsi dan pemerintah wilayah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha.

Penerima vaksin pula tidak akan dipungut bayaran. Itu tertulis pada bagian 5, dimana karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain terpaut dalam keluarga sebagai penerima vaksin covid-19 dalam penyajian vaksinasi gotong royong sama dengan dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.

Nantinya perusahaan harus melaporkan jumlah karyawan/karyawati yang ingin divaksin kepada Menteri, sebagaimana diatur dalam pasal 6. Berarakan laporan yang dimaksud paling sedikit harus memuat total, nama, dan alamat serta nomor induk kependudukan. (OL-7)